A.
PENDAPATAN NASIONAL
a.
Pengertian Pendapatan
Nasional
Menurut lipsey dan
steiner mendefinisikan pendapatan nasional sebagai nilai dari seluruh produk
yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu Negara dalam satu
tahun. Nilai yan dimaksud dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai
jual, dengan sendirinya termasuk pajak yang timbul atas transaksi penjualan
barang atau jasa tersebut. Pendapatan nasional dapat juga disebut dengan produk
nasional. Produk nasional mengindikasikan nilai jual dari seluruh produk yang
dihasilkan, sedangkan pendapatan nasional mengindikasikan jumlah yang
dibayarkan oleh seluruh pelaku ekonomi untuk menhasilkan produk tersebut.
Sedangkan menurut badan pusat statistic (BPS) pendapatan nasional adalah
pendapatan bersih seluruh warga negara dari suatu Negara dalam satu tahun. (Pusdiklatwas
BPKP, 2007)
Pendapatan nasional atau produk nasional adalah istilah yang
menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh
suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep pendapatan nasional
dikenal istilah produk nasional bruto (PNB) yaitu seluruh produk yang
dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dalam suatu tahun
tertentu dan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu seluruh produk yang dihasilkan
oleh faktor-faktor produksi baik milik warga negara maupun orang asing dalam
suatu negara pada suatu tahun tertentu. Dengan semakin terbukanya situasi
perekonomian dunia, maka konsep PDB lebih umum dipakai dalam penghitungan
pendapatan nasional. (Sadono
Sukirno, 2004)
b.
Pendekatan dalam
Perhitungan Pendapatan Nasional
1.
Pendekatan produksi
Pendekatan hasil produksi atau product approach. Cara
menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan ini adalah dengan cara
mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu
periode tertentu dari semua unit-unit produksi yang menghasilkan barang-barang
dan jasa-jasa tersebut. Semua nilai hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa
tersebut dijumlahkan.
2.
Pendekatan pendapatan
Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini
menghitung pendapatan nasional dari pendekatan pengembalian atas faktor
produksi yang dimiliki masyarakat dalam bentuk seperti upah, sewa, bunga dan
keuntungan.
Perhitungannya sebagai berikut :
NI = upah + sewa + bunga + keuntungan
NNP = NI + pajak tidak langsung
GNP = NNP + Depresiasi
Hal yang perlu diingat dalam pendekatan ini adalah
bahwa bunga yang digunakan adalah bunga neto, yaitu bunga atas pinjaman yang
digunakan untuk kegiatan yang produktif. Bunga atas pinjaman yang bersifat
konsumtif seperti bunga atas kredit kendaraan pribadi dan pinjaman pemerintah
yang kerap kali digunakan untuk tujuan lain seperti subsidi dan membayar
pensiun pegawai tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional.
3.
Pendekatan pengeluaran
Cara ini dilakukan dengan menghitung besarnya pendapatan nasional
dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor
dalam perekonomian yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah
dan sektor perdagangan luar negeri. Pendekatan pengeluaran disebut juga
pendekatan penggunaan atau end-use approach atau penggunaan akhir dari
pendapatan nasional, yaitu apakah untuk konsumsi, untuk investasi, untuk
kebutuhan pemerintah ataukah untuk dipasarkan keluar negeri. (Sadono Sukirno, 2004)
Kelemahan dari perhitungan pendapatan nasional dengan
pendekatan ini adalah adanya kemungkinan untuk terjadinya perhitungan ganda.
Perhitungan ganda terjadi karena suatu barang sering kali sebelum menjadi
barang jadi harus mengalami beberapa kali proses produksi. Akibatnya barang
tersebut diperjualbelikan beberapa kali di pasar sebelum barang tersebut
selesai diproduksi. Untuk perhitungan dengan cara ini perlu diingat bahwa
pengeluaran/konsumsi baik yang dilakukan oleh konsumen rumah tangga maupun
pemerintah dalam bentuk investasi seperti membeli asuransi, mengirim uang ke
orang tua (rumah tangga) dan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur,
subsidi, pemberian beasiswa (pemerintah) tidak diikut-sertakan dalam
perhitungan di atas karena pengeluaran tersebut bukanlah untuk membeli barang
dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.
Dari ketiga model pendekatan tersebut, pendekatan pengeluaran
merupakan model yang paling sering dipakai untuk mengukur tingkat pendapatan
nasional suatu negara. Dengan pendekatan pengeluaran dapat diketahui tingkat
kegiatan ekonomi, yaitu sampai di mana kompleksnya permasalahan ekonomi yang
dihadapi atau seberapa tinggi prestasi perekonomian yang dicapai.
c.
Hierarki Perhitungan
Pendapatan Nasional
Ada beberapa istilah
yang berhubungan dengan pendapatan nasional yaitu Gross Domestic Product (GDP),
Gross National Product (GNP) dan Net National Product (NNP).
1. GDP (Gross
Domestic product)
·
Konsep
GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua warga Negara yang berada di Negara tersebut baik warga Negara asli maupun warga Negara asing (akan tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga Negara tersebut di Negara lain). Ada juga yang menyebutkan bahwa GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. Sehingga GDP diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). GDP berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga GDP hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. GDP Nominal (atau disebut GDP Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai GDP tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan GDP riil (atau disebut GDP Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka GDP nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. Secara teori, GDP dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung GDP dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. Produk domestik bruto ini digunakan untuk pengeluaran konsumsi, pembentukan modal, dan ekspor. Konsumsi dibedakan lagi menjadi konsumsi pemerintahan dan konsumsi rumah tangga. Ada dua cara untuk melihat statistik ini yaitu melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 2003).
GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua warga Negara yang berada di Negara tersebut baik warga Negara asli maupun warga Negara asing (akan tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga Negara tersebut di Negara lain). Ada juga yang menyebutkan bahwa GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan. Sehingga GDP diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). GDP berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga GDP hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. GDP Nominal (atau disebut GDP Atas Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai GDP tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan GDP riil (atau disebut GDP Atas Dasar Harga Konstan) mengoreksi angka GDP nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga. Secara teori, GDP dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung GDP dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. Produk domestik bruto ini digunakan untuk pengeluaran konsumsi, pembentukan modal, dan ekspor. Konsumsi dibedakan lagi menjadi konsumsi pemerintahan dan konsumsi rumah tangga. Ada dua cara untuk melihat statistik ini yaitu melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa dalam perekonomian (Mankiw, 2003).
·
Komponen GDP
Berdasarkan GDP sebagai pengeluaran total atas output
barang dan jasa dalam perekonomian, maka GDP dibagi menjadi empat kelompok
pengeluaran, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor
bersih, maka:
GDP = CON +
INV + GEX + NX
GDP adalah
jumlah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih. Konsumsi
(CON) adalah seluruh barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Investasi (INV)
adalah barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa yang akan datang.
Pengeluaran pemerintah (GEX) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah
pusat dan daerah. Ekspor netto (NX) adalah nilai barang dan jasa yang diekspor
ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.
Konsumsi
Keputusan konsumsi sangat penting dalam menentukan
permintaan agregat. Konsumsi merupakan duapertiga dari GDP, sehingga fluktuasi
konsumsi merupakan elemen penting dari booming dan resesi ekonomi. Teori
konsumsi yang diajukan oleh Keynes merupakan salah satu teori yang menjadi
dasar teori ekonomi makro. Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan
determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan yang penting.
Estimasi ini berlawanan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa tingkat bunga
yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan menghambat konsumsi. Fungsi
konsumsi Keynes adalah sebagai berikut (Mankiw, 2003):
CON = a + b
DIC ; a > 0 dan 0< b < 1
dimana :
CON =
konsumsi
DIC =
pendapatan disposibel
a =
konstanta
b =
kecenderungan mengkonsumsi marjinal.
Fungsi konsumsi ini menunjukkan kecenderungan mengkonsumsi
marjinal (perubahan jumlah yang dikonsumsi pada setiap perubahan pendapatan = DCON/DDIC)
adalah antara nol dan satu, sehingga pendapatan yang tinggi akan menyebabkan
konsumsi meningkat dan tabungan juga meningkat. Artinya, ketika seseorang menerima
pendapatan ekstra, maka sebagian dari pendapatan tersebut akan dikonsumsi dan
sebagian akan ditabung.
Investasi
Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering
berubah. Ketika pengeluaran barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar
dari penurunan itu berkaitan dengan turunnya pengeluaran investasi. Perilaku
investasi didasarkan dengan asumsi bahwa investor akan berperilaku
memaksimumkan nilai kini (present value) dari manfaat finansial dari
kegiatan investasi yang tersedia. Pengeluaran investasi sangat tergantung pada
tingkat suku bunga, dimana I = I(r). Tingkat investasi yang diinginkan
atau direncanakan akan meningkat jika tingkat suku bunga turun. Kondisi ini
disebabkan oleh tingkat bunga yang rendah menurunkan biaya modal, maka untuk
memiliki barangbarang modal menjadi menguntungkan. (Mankiw, 2003).
Sumber biaya
investasi di Indonesia terdiri atas investasi pemerintah, investasi swasta
domestik (PMDN), investasi swasta asing (PMA) dan investasi masyarakat
(non-fasilitas). Pengeluaran investasi pemerintah secara langsung dipengaruhi
oleh penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah diutamakan untuk membiayai
pengeluaran rutin pemerintah yang mencakup konsumsi pemerintah dan pembayaran
bunga dan cicilan hutang luar negeri. Oleh karena itu pembiayaan defisit
anggaran pemerintah merupakam pembiayaan investasi pemerintah. Penerimaan
pemerintah bersumber dari ekspor migas, pajak dan pinjaman luar negeri Investasi
swasta asing merupakan sumber pembiayaan investasi dibanyak negara berkembang.
Kondisi ini terutama disebabkan karena pada negara-negara berkembang seperti
Indonesia, kemampuan menabung masih rendah. Sehingga sumber investasi asing
menjadi alternatif yang tersedia untuk memenuhi target investasi. Ada beberapa
faktor yang menyebabkan mengalirnya investasi asing dari negara asal ke negara
tujuan, antara lain ketersediaan bahan baku, besarnya pasar (market size),
harga bahan baku termasuk upah, suku bunga, dan nilai tukar. Dalam meningkatkan
investasi dalam negeri, bank memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber
dana, dimana bank bertindak sebagai perantara antara orang-orang yang ingin
menabung dan orang-orang yang memiliki proyek investasi yang menguntungkan
tetapi memerlukan dana . Berdasarkan
pemikiran tersebut, perilaku investasi di Indonesia dirumuskan sebagai berikut
:
INV = f (
SB, NTK, GDP, UMR)
dimana:
INV = total
investasi
SB = suku
bunga
NTK = nilai
tukar
GDP =
pendapatan nasional
UMR = upah
minimum
(Mankiw, 2003)
Pengeluaran
Pemerintah
Pada
dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi
pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran
pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan
produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil pembangunan. Pengeluaran
pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran
oleh pemerintah
untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah
untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian
lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran
pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran
pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun
dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak
terduga.
Pengeluaran
pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan,
yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya
biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap
sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke
berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005).
Ekspor
Bersih
Pada
perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara dalam satu tahun tidak perlu
sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara
dapat melakukan pengeluaran yang lebih banyak daripada memproduksinya dengan
meminjam dari luar negeri, atau dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit
dari produksinya dan memberi pinjaman kepada negara lain. Ekspor bersih
memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor bersih adalah nilai
barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa
yang diimpor dari negara lain (Mankiw, 2003)
Pengeluaran
output dalam perekonomian terbuka terdiri atas empat komponen yaitu: konsumsi,
investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor atas barang dan jasa domestik.
Tiga komponen pertama adalah pengeluaran domestic untuk barang dan jasa
domestik. Komponen keempat (EX) adalah pengeluaran luar negeri untuk barang dan
jasa dometik. Jumlah pengeluaran domestik untuk barang dan jasa luar negeri
adalah pengeluaran untuk impor (IM). Dengan demikian ekspor bersih adalah:
NX = GDP – ( CON
+ INV + GEX )
Persamaan ini
menunjukkan bahwa ekspor bersih adalah pengurangan antara output dan
pengeluaran domestik. Jika output melebihi pengeluaran domestik, maka ekspor
bersih adalah positif. Artinya kita mengekspor perbedaan tersebut. Jika output
lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan tersebut, dan
ekspor bersih adalah negatif (Mankiw, 2003).
·
Formula GDP
GDP (Gross Domestic product) dihitung dengan cara
menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan di dalam negeri
ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. GDP dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan,
yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.
Rumus umum untuk GDP dengan pendekatan pengeluaran
adalah :
GDP = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah +
ekspor – impor
Y=C+I+G+(X-M)
Y= GDB (Pendapatan Nasional)
C= Pengeluaran Konsumsi
I= Pengeluaran Investasi
X-M= Ekspor Netto
Y= GDB (Pendapatan Nasional)
C= Pengeluaran Konsumsi
I= Pengeluaran Investasi
X-M= Ekspor Netto
Fungsi Konsumsi
C= a + bYd
Yd= Y-Tx+Tr
a= Besarnya konsumsi minimum (konsumsi Otonom)
b= Perubahan konsumsi sebagai akibat adanya perubahan Yd
Tx= Tax Revenous
C= a + bYd
Yd= Y-Tx+Tr
a= Besarnya konsumsi minimum (konsumsi Otonom)
b= Perubahan konsumsi sebagai akibat adanya perubahan Yd
Tx= Tax Revenous
Fungsi Tabungan:
S = Yd – C
S = Yd – (a + bYd
S = Yd – a – bYd
S = Yd – bYd-a
S = Yd – C
S = Yd – (a + bYd
S = Yd – a – bYd
S = Yd – bYd-a
S=
-a +(1-b)Yd
-a
= Dissaving (utang) (Drs.Samsubar Saleh,M.Soc.Sc., 2011)
Rumus umum untuk GDP
dengan pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor
produksi:
GDP = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
GDP = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu keadaan
di mana keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan yang digambarkan oleh
pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah sama dengan penawaran
agregat yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Keseimbangan
Pendapatan Nasional terjadi ketika pengeluaran agregat sama dengan penawaran
agregat atau AE=C+I+G+X-M. Selain itu Keseimbangan pendapatan nasional juga
dapat dicari dengan pendekatan bocoran dan suntikan aliran dana dalam
pendapatan nasional. Keseimbangan terjadi ketika bocoran dalam pendapatan
nasional yang terdiri dari: Saving(S), Tax (T) dan Impor (M) sama dengan
suntikan yang terdiri dari: Investasi (I), Pengeluaran pemerintah (G) dan
Ekspor (X)
(Sadono Sukirno, 2004)
·
Contoh Perhitungan
GDP
Contoh soal 1 : Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54.600,3.
pengeluaran konsumsi pemerintah 11.423,7. pembentukan modal tetap domestik
bruto 19.613,5. perubahan stock 8.851,1. Ekspor barang dan jasa 21.764,7. Impor
barang dan jasa 20.186,9. Berapa produk domestik bruto?
Diketahui: C =
54.600,3
G =
11.423,7
I =
19.613,5+8.851,1= 28.464,6
X =
21.764,7
M =
20.186,9
Ditanya: Y?
Jawab: Y = C+I+G+(X-M)
Y = 54.600,3+28.464,6+11.423,7+(21.764,7-20.186,9)
Y = 96.066,4
(Suparmoko,2000)
Contoh Soal 2: (Soal olimpiade sains kabupaten (OSK) ekonomi
2006)
Suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut :
Konsumsi masyarakat Rp. 90.000.000
Pendapatan laba usaha Rp. 20.000.000
Pengeluaran Negara Rp.130.000.000
Pendapatan
sewa Rp. 40.000.000
Pengeluaran investasi Rp. 50.000.000
Ekspor
Rp. 15.000.000
Impor
Rp. 20.000.000
dari diatas hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluara
Jawab : Rumur Pendapatan nasional dengan pendekatan nasional :
Y =
C + I + G + (X – M)
Y =
90.000.000 + 50.000.000 + 130.000.000 + (15.000.000 – 20.000.000)
Y =
270.000.000 – 5.000.000.
Y =
265.000.000
Jadi
jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran adalah Rp.
265 Juta.
Contoh Soal ketiga : (Soal Olimpiade Sains Kabupaten (OSK) Ekonomi 2008)
Data for the calculation of national income shall be as follows :
- Goverment Expenditure $ 110.500
- Wages
$ 85.000
- Society expenditure $ 240.400
- Interest $ 75.200
- Export
$ 45.200
-
Rent $ 90.000
- Investment $ 120.000
-
Import $ 40.000
- Profit
$ 90.800
From data above mount of national income with income approach is
Jawab :
pada soal diatas yang ditanyakan adalah jumlah pendapatan nasional
dengan pendekatan pendapatan. adapun rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai
berikut :
Y = r + w + i + p
Y = 90.000 + 85.000 + 75.200 + 90.800
Y = 341.000
Jadi dengan menggunakan metode pendapatan, diperoleh nilai
pendapatan nasioan sebesar $ 341.000
2.
GNP (Gross
National Product)
·
Konsep
GNP merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan
mengeluarkan faktor pendapatan dari warganegara asing yang berdomisili di
negara tersebut dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang hanya
dihasilkan oleh orang yang berkewarganegaraan negara tersebut saja. Dalam
perhitungan, istilah ini lebih sering digunakan karena dapat menggambarkan
dengan jelas prestasi ekonomi negara yang bersangkutan tanpa pengaruh dari
pihak asing (dalam bentuk penanaman modal asing). Dimana GNP dapat digunakan sebagai indikasi
perekonomian suatu negara. Akan tetapi,
Indikator tersebut juga mempunyai kelemahan yaitu Tidak memperhitungkan
kegiatan produksi yang bersifat mikro seperti kegiatan rumah tangga, Tidak
dapat memperhitungkan kegiatan ekonomi bawah tanah (underground enocomy
activities) seperti penghindaran pajak, penyelundupan dan bisnis ilegal lainnya,
GNP tidak memperhitungkan nilai dari aktivitas rekreasi, GNP tidak
memperhitungkan perubahan kualitas dari barang dan jasa, GNP tidak
memperhitungkan biaya polusi dan biaya yang timbul akibat kerusakan lingkungan
·
Formula
Gross Nasional Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah
seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu
negara tertentu biasanya dalam satu tahun.
Rumus : GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
·
Contoh Menghitung GNP
Diketahui: GDP
sebesar 96.066,4. Pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi
adalah 3.677,1. Berapakah Gross
Nasional Product (GNP)
Jawab: GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
GNP = 96.066,4 - 3.677,1 =
92.389,3
(Suparmoko,2000)
3.
NNP (Net
National Product)
·
Konsep NNP
Net National Product (NNP) atau Produk
Nasional Bersih adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan
masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun, setelah
dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. NNP oleh banyak orang dianggap lebih tepat untuk
menggambarkan kondisi perekonomian nasional karena mengeluarkan faktor
penggantian modal (depresiasi) dalam perhitungannya. Jadi Pendapatan Nasional
Neto (NNP) adalah pendapatan nasional yang hanya memperhitungkan investasi neto
(nilai investasi bersih setelah dikurangi depresiasi dari aktiva investasi)
·
Formula NNP
NNP
adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode
tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
Rumus : NNP = GNP -
(penyusutan + barang pengganti modal)
·
Menghitung NNP
Diketahui: gross
national product sebesar 92.389,3. Pajak tak langsung neto sebesar 2.926,0.
Penyusutan sebesar 4.768,9. Berapakah nilai net national product (NNP)?
Jawab: NNP = GNP -
(penyusutan + barang pengganti modal)
NNP = 92.389,3 – (4.768,9 + 2.926,0)
NNP = 84.694,4
(Suparmoko,2000)
B. THE
UNEMPLOYMENT RATE
a. Angkatan Kerja
Tenaga
kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari
pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus
rumahtangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja
hanya dibedakan oleh batas umur. Tujuan pemilihan batas umur adalah agar
defenisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap
negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing
negara juga berbeda. Batasan umur yang digunakan di Indonesia saat ini adalah
10 tahun ke atas.
(Arfida, 2003)
Tenaga
kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi
tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses
demografi. Secara umum pengukuran ketenagakerjaan dapat didekati dengan dua
cara, yaitu : (1) gainful worker approach dan (2) labour force apppoach.
Dalam gainful worker approach, seseorang yang dikategorikan tenaga kerja akan ditanyakan kegiatan yang biasa
dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seseorang yang biasanya sekolah, tetapi
saat survey sedang mencari pekerjaan, maka gainful worker approach akan
dimasukkan dalam kategori sekolah Maka informasi mengenai pengangguran banyak
yang hilang.
(Mantra, 1995)
b. Konsep
Angkatan Kerja
Konsep
angkatan kerja yang digunakan di Indonesia dalam pengumpulan data
ketenagakerjaan adalah labor force apppoach yang disarankan oleh International
Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok,
yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk bukan usia kerja (bukan
tenaga kerja). Selanjutnya penduduk penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi
dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (BPS,
1998).
Berkaitan dengan
konsep tersebut, penduduk yang digolongkan pada kelompok angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan
namun sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang
digolongkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah,
mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain.
Prof.
Soemitro Djojohadikusumo mendefinisikan angkatan kerja (labor force)
sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang
mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. dan bukan pekerja
atau pengangguran (unemployed). Pekerja adalah penduduk angkatan kerja
yang benar-benar mendapat pekerjaan penuh, sedangkan pengangguran adalah
penduduk usia kerja tetapi belum mendapatkan kesempatan bekerja. Pekerja (employed)
sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja penuh (full employed)
dan pekerja setengah pengangguran (underemployed). Pekerja penuh adalah
angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat sebagai pekerja penuh yaitu jam kerja
minimal 40 jam per minggu, dan bekerja sesuai dengan keahlian atau berdasarkan
pendidikan. Sedangkan setengah pengangguran adalah pekerja yang tidak memenuhi jam
kerja minimal sehingga pendapatannya juga di bawah standar minimal. Pekerja
seperti ini tingkat produktivitasnya rendah karena mereka bekerja bukan pada
bidang keahliannya dan tidak sesuai latar belakang pendidikannya.
Misalnya,
sarjana yang bekerja sebagai tukang antar koran di pagi hari. Kelompok angkatan
kerja bukan pekerja atau pengangguran (unemployed) ini dikelompokkan
lagi menurut sifat dan penyebabnya, yaitu sebagai berikut.
1. Pengangguran
berdasarkan sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
·
Pengangguran
terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang
mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali
maupun yang sudah penah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka
yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan
pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
·
Setengah
pengangguran, adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum dilihat dari jam
kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam satu minggu kurang dari 40 jam.
·
Pengangguran
terselubung, adalah tenaga kerja yang bekerja secara tidak optimum karena
kelebihan tenaga kerja. Misalnya seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya
cukup dikerjakan oleh satu orang, tetapi karena anaknya tidak punya pekerjaan
maka ia ikut menggarap tanah tersebut. Dalam hal ini anak petani tersebut
termasuk pengangguran terselubung.
2. Pengangguran
berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi berikut ini.
·
Pengangguran
siklis atau karena siklus konjungtur, yaitu pengangguran yang terjadi akibat
gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Misalnya,
pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi
·
Pengangguran
friksi atau pengangguran sementara, yaitu pengangguran sementara waktu.
Misalnya, seseorang yang sedang menunggu waktu panggilan mulai kerja.
·
Pengangguran
teknologi, yaitu pengangguran akibat perubahan teknologi seperti teknologi
manual menjadi teknologi elektronik. Misalnya, seseorang yang tidak mampu
memenuhi tuntutan pekerjaan untuk menggunakan komputer maka dengan sendirinya
ia akan digantikan oleh karyawan lain yang mampu menggunakan komputer.
·
Pengangguran
musiman, yaitu pengangguran akibat perubahan musim atau kegagalan musim.
Misalnya, petani menganggur karena musim paceklik, nelayan menganggur karena
musim badai.
·
Pengangguran
voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang masih mampu
bekerja tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena telah memiliki
penghasilan dari harta kekayaan mereka. Misalnya: menyewakan rumah, kendaraan,
dan menikmati bunga uang simpanan.
·
Pengangguran
struktural, yaitu pengangguran karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya,
negara agraris yang berubah menjadi Negara industri, lahan-lahan pertanian
digunakan untuk pabrik sedangkan tenaga kerjanya belum mempunyai keterampilan
di sektor industri. Uraian di atas apabila diterjemahkan dalam bentuk bagan
akan tampak seperti berikut.
c. Kesempatan Kerja
Kesempatan
kerja atau permintaan tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang bekerja pada
berbagai sektor perekonomian, baik sektor pertanian, industri maupun jasa.
Permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (derived demand),
artinya permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan tergantung pada
permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. (Bellante dan Jackson, 1983)
d.
Pengangguran
Pengangguran
merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan
yang paling berat. Lucas dalam Romer (1996) menyatakan bahwa
pengangguran disebabkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan
pengusaha. Pekerja membuat kesalahan mengenai upah riil dan melepas
pekerjaannya atau menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upah yang terlalu
rendah. Pengusaha juga membuat kesalahan tentang permintaan dan kadang-kadang
memproduksi dalam jumlah yang terlalu kecil dan sedikit mempekerjakan pekerja.
Oleh karena manusia merupakan makhluk yang rasional, yang melihat ke depan
dalam membuat pengharapan, kesalahan akan diperbaiki dengan segera dan
pengangguran akan hilang. Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan
tenaga kerja dalam perekonomian dibandingkan jumlah pekerja yang menawarkan
tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. Meskipun
demikian, terbuka kemungkinan bagi tingkat permintaan keseluruhannya mencapai
taraf cukup tinggi untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan
kerja, tetapi bagi sejumlah besar pekerja berada dalam keadaan menganggur. Para
pekerja ini dapat digolongkan sebagai penganggur yang bersifat friksional
maupun structural. (Bellante
dan Jackson, 1990).
Pengangguran
friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaklancaran
dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebab dari
ketidaklancaran ini adalah karena tempat dan waktu. Pengangguran struktural
terjadi akibat perubahan dominasi peranan ekonomi setiap sektor dalam kegiatan
produksi maupun dalam pemberian kesempatan kerja. Banyak aspek pekerjaan yang
mempunyai tuntutan atau persyaratan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh
penawaran tenaga kerja dari sektor atau subsector lain. Pengangguran dapat juga
disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Permintaan total masyarakat
merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi
memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap
barang dan jasa lesu, maka akan menimbulkan kelesuan pada permintaan tenaga
kerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kurangnya permintaan
agregat disini merupakan kondisi dalam jangka panjang. Profil yang perlu
diketahui adalah tempat terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, baik
disektor pertanian maupun manufaktur, distribusi menurut pendidikan, jenis
jabatan dan pekerjaan yang diminati, umur, dan jenis kelamin.
(Arfida, 2003)
Pengangguran
merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak pernah
surut. Para penganggur akan menjadi kelompok yang terpinggirkan, yang secara
alamiah akan terbentuk McGee sebagai protoproletariat, atau massa
apung/proletriat perkotaan yang sangat berpotensi sebagai pengganggu
stabilitas negara. Beberapa faktor penyebab masalah
pengangguran di
Indonesia adalah:
·
Orientasi
kebijakan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi konglomerasi yang dijadikan
sebagai engine of growth oleh Indonesia selama rezim orde baru sangat
bertumpu dan mengandalkan aspek pertumbuhan. Pada saat itu perusahaan
perusahaan besar tumbuh dengan pesat dan memperoleh privilege (hak
istimewa) dari pemerintah. Akibatnya faktor kesempatan kerja penuh terabaikan,
sehingga pengangguran semakin meningkat.
·
Kebijakan
pengembangan sumberdaya manusia. Rendahnya perhatian pemerintah pada bidang
pendidikan terlihat dari persentase pengeluaran pemerintah pada bidang
tersebut. Pada sisi lain, pendidikan non formal atau pelatihan sebagai cara
untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai juga belum berjalan sesuai
keinginan. Lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola Depnakertrans belum mampu
mengimbangi syarat-syarat edukasi yang diminta pihak pengusaha.
·
Daya
saing industri. Asumsinya, bila industri memiliki daya saing yang kuat, maka
industri akan maju, dan kesempatan kerja akan tercipta, dan pengangguran akan
tertekan serendah mungkin. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, daya saing
industri di Indonesia masih tergolong rendah, hanya beberapa golongan industri
yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri makanan, pengolahan tembakau,
industri kayu, industri perabot dan kelengkapan rumah tangga, pulp dan kertas
dan industri elektronik. Sementara industri tekstil dan pakaian jadi memiliki
daya saing sedang, sedangkan industri kulit dan alas kaki memiliki daya saing
rendah.
·
Globalisasi.
Pada aspek ketenagakerjaan, aspek turunan dari globalisasi adalah persaingan
bebas yang terjadi di dalam dan luar negeri. Pergerakan tenaga kerja dari satu
negara ke negara lain semakin bebas, sehingga menjadi suatu tekanan bagi tenaga
kerja yang tidak dapat bersaing. Pada sisi lain, bagi Indonesia dengan kondisi
berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri,
globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah
pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.
(Depnakertrans, 2004)